Rumored Buzz on reformasi intelijen
Rumored Buzz on reformasi intelijen
Blog Article
Theoretically, the kind of Intelligence-Condition conversation shaped in this era is “Political Intelligence.” Even through 1950-1959, Indonesian intelligence functions didn't get A great deal interest because of the fairly risky political disorders. After the Republic of Indonesia was officially identified on August 15, 1950, the intelligence agencies in Indonesia ended up reactivated. Indonesia had to immediate intelligence functions to deal with internal threats. On the other hand, the dominance of militarization in the prior period of time led to the development of political intelligence only in 1958 when Sukarno shaped BKI, which was later improved to BPI.
Praktik intelijen tidak seperti lembaga pro-justisia yang mengumpulkan bukti selengkap-lengkapnya untuk menggolongkan sebuah tindakan sebagai perbuatan melawan hukum. Penarikan kesimpulan tidak perlu mengandalkan bukti-bukti yang lengkap, melainkan informasi yang paling sedikit mengandung asumsi.
Kerahasiaan intelijen harus dipatuhi dengan masa retensi 25 tahun, kecuali jika memang ada indikasi penyalahgunaan kewenangan intelijen, maka perlu diadakan evaluasi.
Dalam menghadapi tantangan teknologi, poin utama dalam reformasi intelijen adalah perlunya teknologi intelejen yang mandiri. Ancaman siber, disinformasi, dan manipulasi info menjadi tantangan utama untuk intelijen modern-day.
Tetapi makna intelijen yang sebenarnya tidak selalu harus negatif, sepanjang kegiatan intelijen diartikan sebagai kegiatan pengumpulan informasi yang digunakan untuk memberikan peringatan dini guna mencegah ancaman terhadap keamanan nasional, maka pada dasarnya kegiatan intelijen adalah suatu kebutuhan bagi setiap warga negara.
Aspek penting dalam reformasi intelijen adalah rekrutmen dan penempatan personel. Proses seleksi harus dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan politik. Kultur intelijen yang lebih tertutup perlu diperkuat agar intelijen lebih profesional dan independen.
Bahkan jika aksi terorisme telah terjadi seperti Ali Imron yang dalam penjara, ia tetap dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen.
Although we intent to deal with information and specifics that's as most up-to-date as is possible, we realize that predicaments can speedily transform. For any person that's conscious about any supplemental points or inaccuracies on this site, remember to manage us educated; create to ICNL at [email protected].
yang memberikan keuntungan yang menentukan bagi mereka yang menguasainya. Bahkan media massa mampu untuk mempengaruhi dengan signifikan proses peradilan yang sedang berlangsung, sehingga berakibat kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen. Media massa sangat efektif sebagai alat pembenaran.
By using the phrase to detect teams in conflict Together Di Sini with the Pancasila ideology—the Formal situation ideology as stipulated With all the constitution—BAIS divides the resources in the danger into the following types:
Whoever deliberately disobeys orders or requests produced In step with laws by officers who the endeavor of supervising a detail, or by officials dependent by themselves obligations, so also those people who are available the power to investigate or analyze legal capabilities, So Also whoever deliberately stops, hinders or thwart ways to execute the provisions Together with the regulation which absolutely commited by 1 specific of Individuals officials, is punishable by imprisonment a greatest of four months and two months or quite possibly a optimum high-high quality of nine thousand rupia
Reformasi Intelijen Indonesia masih menghadapi dua tantangan utama yang perlu segera diatasi, yaitu pengelolaan sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan.
Jakarta – The completely new Purchase routine [of previous President Suharto] which was introduced down through the wave of calls for for reformasi in 1998, is returning to electrical electricity Even so the 2004 popular elections.
Mereka merasa bahwa Indonesia adalah penjajah, maka dari itu otonomi khusus yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini bukanlah solusi atas konflik antara OPM dan pemerintah pusat.